Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah (tengah) saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI. Foto: Runi/nr

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 untuk empat Kementerian Koordinator (Kemenko) sebesar Rp398, 5 miliar. 

Demikian disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar bersama Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

"Dari sisi kebutuhan, usulan pagu tidak ada yang tidak bisa kita terima. Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan keempat menko mendapat tambahan anggaran pada September, ketika APBN diketok di Badan Anggaran," kata Said.

Secara rinci, Said menjelaskan usulan tambahan pagu anggaran empat Kemenko, yaitu Kemenko Polhukam senilai Rp91,96 miliar, Kemenko Perekonomian Rp40,26 miliar, Kemenko PMK Rp189,89 miliar serta Kemenko Marves Rp76,39 miliar.

Adapun, saat ini pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar.

Dalam pemaparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kementeriannya memiliki tugas untuk merealisasikan rencana kerja pemerintah untuk program prioritas di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Kemenko Perekonomian juga akan mendukung program mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan program prioritas yang menjadi tanggung jawab kementeriannya diantaranya penurunan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Kemudian, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kementeriannya akan mendukung program prioritas nasional, antara lain mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selanjutnya, melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam laporannya, Menko Marves Luhut Pandjaitan  memastikan semua program Presiden Joko Widodo tidak ada yang mangkrak ketika periode pemerintahannya berakhir. "Kami ingin memastikan semua proyek di bawah kendali kami untuk selesai sejak Pemerintahan ini. Sudah rapat tiap 3 - 4 bulan, semua 7 kementerian evaluasi," ungkap Menko Marves.

Disampaikan, ada enam fokus pembangunan di bawah kendali Kementerian Maritim dan Investasi yang diselesaikan pada 2023. "Ada 3 (tiga) macam-macam proyek ada 54 janji Presiden, major project, arahan Presiden, SDG's. Ini satu persatu kita lihat dan kelompok kerja yang monitor kalau ada masalah harus selesaikan," jelas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut juga mengungkapkan akan ada uji coba Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) pertengahan bulan Juni ini. Ia memastikan tidak ada masalah berarti dalam proses pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung hingga nanti beroperasi pada Agustus 2023. (ann/rdn)